Kementerian Admistrasi dan Keamanan Publik menyatakan jumlah tempat yang mendapat sanksi karena pemeriksaan keamanan tidak memadai pada tahun ini meningkat 9 kali dibanding tahun lalu.   

Pihak kementerian pada hari Kamis (10/5/18) merilis hasil pemeriksaan keamanan nasional tahun 2018 yang telah dilakukan selama 68 hari mulai tanggal 5 Februari-13 April. 

Pemerintah bersama pihak sipil melakukan pemeriksaan pada 346.346 lokasi dan memutuskan 4.980 diantaranya mendapat hukuman denda atau penghentian usaha bisnis. 

Sementara itu 10.400 lokasi lainnya harus melakukan perbaikan sedangkan 22.282 lainnya harus memperkuat perlindungan dan perbaikan. 

Lokasi yang mendapat denda karena alasan alarm kebakaran dan sprinkle air yang tidak berfungsi melonjak tajam sebanyak 1.232 tempat, naik 9 kali lipat dari tahun lalu yang hanya mencapai 131 tempat.  

Sejumlah 710 lokasi konstruksi besar mendapat hukuman denda dengan jumlah terbanyak, disusul fasilitas Sauna sebanyak 104, serta fasilitas rumah sakit keperawatan sebanyak 93.

Sementara itu 11 perusahaan produksi makanan dan toko penjualanharus menghentikan usaha bisnis karena menyimpan barang yang melewati tanggal kedaluwarsa.  

Menurut revisi UU terkait, pihak kementerian akan membangun sistem pembukaan informasi kemananan nasional terintegrasi hingga tahun 2020 untuk mengungkap hasil pemeriksaan keamananan secara menyeluruh.