KBS mengonfirmasi Cheongwadae dan instansi pemerintah terkait mengganggu kegiatan inspektur khusus untuk insiden kapal feri Sewol sejak inspektur ini dibentuk pada tahun 2015.

Menurut isi dokumen Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan tentang 'hasil rapat Seobyeolgwan' yang diperoleh kejaksaan, instansi pemerintah utama berperan dalam mengganggu pembentukan inspektur khusus untuk insiden kapal feri Sewol pada bulan Maret tahun 2015.

Menurut isi dokumen mantan Sekretaris Senior Kepresidenan urusan Politik Cho Yoon-sun mengumpulkan beberapa pejabat termasuk Wakil Menteri Urusan Maritim dan Perikanan pada Januari tahun 2015 dan meminta mengurangi jumlah inspektur khusus dan anggarannya.

Selanjutnya, Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan membentuk satuan tugas khusus untuk mengerjakannya dan akhirnya berhasil mengurangi jumlah anggota dan anggaran. 

Terkait soal keberadaan mantan Presiden Park Geun-hye selama7 jam saat insiden kapal feri Sewol terjadi, Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan melapor kepada mantan Kepala Staf Kepresidenan Lee Byung-ki.

Berdasarkan fakta-fakta ini kejaksaan menuntut mantan menteri dan wakil menteri urusan maritim dan perikanan, serta sedang mempertimbangkan waktu untuk memanggil Lee Byung-ki dan Cho Yoon-sun.