Pemerintah Korea Selatan dipastikan telah meminta secara resmi kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) agar salah satu anggota delegasi Korea Utara, Choe Hwi, Wakil Ketua Partai Buruh dibebaskan dari daftar sanksi. 

Choe Hwi masuk dalam daftar hitam larangan perjalanan berdasarkan resolusi sanksi terhadap Korea Utara nomor 2356, yang  disahkan Dewan Keamanan PBB di bulan Juni lalu, sebagai tanggapan atas pengujian rudal balistik Korea Utara secara berulang-ulang.

Duta Besar Korea Selatan untuk PBB telah menyerahkan surat permintaan untuk pembebasan atau penundaan sementara sanksi atas Choe kepada Komite Sanksi Korea Utara di bawah Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (7/2/2018) waktu setempat. 

Dalam surat itu pemerintah Seoul dilaporkan menegaskan bahwa kunjungan delegasi Korea Utara ke Korea Selatan akan dapat menyediakan momentum meredakan  ketegangan di Semenanjung Korea. Selain itu, kehadiran Choe akan berkontribusi dalam menemukan solusi damai, lewat cara diplomatik dan politik, terkait ketidakstabilan di Semenanjung Korea. 

Pembebasan Choe dari sanksi hanya  dimungkinkan apabila semua 15 negara anggota Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara menyetujuinya.