Kementerian Unifikasi Seoul mengatakan akan mengeluarkan izin untuk permintaan kontak dengan Korea Utara dari 4 kelompok sipil Korea Selatan. Dengan demikian, kontak Korea Utara dari kelompok Sipil Korea Selatan menjadi total 15 kali setelah pemerintahan baru  Korea Selatan diluncurkan. 

Pada pengarahan rutin hari Senin (5/6/2017), Jubir Kementerian Unifikasi Lee Duk-haeng mengatakan pemberian izin sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan pertukaran sipil secara fleksibel selama tidak merusak kerangka sanksi masyarakat internasional terhadap Korea Utara. 

Diantara 4 kontak dengan Korea Utara yang diizinkan pada hari Senin (5/6/2017), terdapat kontak kelompok 'Hutan Bangsa' dimana kedua Korea membahas cara kerja sama kehutanan dan kelompok ahli sejarah antar Korea yang akan membahas perlindungan warisan budaya bersama pihak Korea Utara. 

Federasi Taekwondo Dunia rencananya akan menggelar konferensi internasional dengan pihak Korea Utara di Mooju, provinsi Jeolla Utara, dan Dewan Kerja Sama dan Rekonsiliasi Bangsa Korea, berencana akan mengadakan konferensi internasional di negara ke tiga. 

Namun, Korea Utara menolak kunjungan kelompok sipil Korea Selatan karena alasan resolusi sanksi terhadap Korut yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB dan pemerintah Seoul.