Permintaan lembaga sipil untuk melakukan kontak dengan Korea Utara telah diizinkan pemerintah. Hal itu merupakan yang pertama kali sejak pemerintahan baru diluncurkan.

Kementerian Unifikasi Korea Selatan hari Jumat (26/5/2017) mengizinkan sebuah lembaga pendukung hak-hak azasi manusia Korut melakukan kontak dengan penduduk Korut. 

Kementerian Unifikasi menunda pemberian semua izin kontak dengan penduduk Korut selain kunjungan Yayasan Eugenbell AS untuk pengobatan T.B.C pada bulan November tahun lalu dan Januari tahun ini.

Dalam jumpa pers pada hari Jumat, Kementerian Unifikasi menjelaskan pemerintah Seoul akan menindak keras semua provokasi Korut, namun akan secara fleksibel membahas pertukaran masyarakat sipil dalam cakupan tidak melanggar sanksi masyarakat internasional terhadap Korut.  

Dengan demikian, lembaga Korea Sharing Movement akan berdiskusi dengan Korut melalui fax dan e-mail tentang pencegahan epidemi Malaria.

Kepada KBS, Korea Sharing Movement mengatakan penyakit Malaria akan mewabah mulai bulan Juni, untuk itu pihaknya siap mengunjungi Korut jika Pyongyang setuju dan mengirimkan surat undangan.

Sejak pemerintahan baru diluncurkan hingga saat ini, sebanyak 20 permintaan untuk melakukan kontak dengan penduduk Korut telah diajukan, dan diperkirakan permintaan itu akan terus bertambah karena pemerintah bersikap fleksibel.