Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama
Go Top

Antar-Korea

Pertukaran Antar Korea Tidak Ada Setelah Kawasan Industri Gaesung Ditutup

Write: 2017-03-20 15:55:50Update: 2017-03-20 16:10:46

Pertukaran Antar Korea Tidak Ada Setelah Kawasan Industri Gaesung Ditutup

Pertukaran perdagangan antar Korea sama sekali berhenti sejak Kawasan Industri Gaesung ditutup pada bulan Februari 2016 lalu.

Menurut 'Buku Putih Unifikasi 2017' yang diterbitkan oleh Kementerian Unifikasi Korea Selatan pada hari Senin (20/3/2017), volume perdagangan antar Korea paling rendah sejak tahun 1999 lalu, dengan tercatat sekitar 333 juta won. 

Jumlah ini dihitung sebelum Kawasan Industri Gaesung ditutup, yaitu sebelum tgl. 10 Februari 2016. Dengan demikian, volume perdagangan antar Korea sama sekali tidak ada setelah pemerintah Seoul menghentikan pengoperasian di Kawasan Industri Gaesung. Kawasan itu ditutup sebagai tindak balasan dari Korea Selatan atas Korea Utara yang melakukan uji coba nuklir ke-4 pada tgl. 6 Januari 2016 , dan peluncuran rudal jarak jauh pada tgl. 7 Februari 2016. 

Perdagangan biasa di luar Kawasan Industri Gaesung juga sama sekali tidak terlihat akibat sanksi 24 Mei yang diambil oleh pemerintah Seoul setelah kasus penenggelaman kapal Angkatan Laut Korea Selatan -Cheonan, pada tahun 2010 lalu. 

Selain itu, perdagangan antar Korea di bidang budaya dan sosial juga tidak berjalan. Sejumlah pertukaran di bidang budaya, sosial, agama, olahraga, pendidikan dan penelitian juga dihentikan. Diantaranya, proyek penelitian bersama Manwoldae, situs bekas istana kerajaan Goryeo, di Gaeseong, dan penyusunan kamus besar bahasa Korea Selatan dan Utara.

Menurut 'Buku Putih Unifikasi 2017', pemerintah Seoul memandang perlunya cara yang berbeda dengan masa lalu untuk bekerjasama dengan Korea Utara setelah Korea Utara tidak menghentikan program nuklir dan misil yang mengancam keamanan Semenanjung Korea. 

Kementerian Unifikasi Korea Selatan menerbitkan buku putih setiap tahun sejak tahun 1990 untuk membantu masyarakat Korea dapat memahami kebijakan unifikasi pemerintah. 

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >