Pemerintah Korea Selatan menyerahkan laporan pelaksanaan sanksi terhadap Korea Utara kepada Dewan Keamanan PBB, seiring resolusi PBB nomor 2321 untuk menjatuhkan sanksi atas Korea Utara, pada hari Jumat (24/2/2017).

Dalam lamanan situs internet dari Komite Dewan Keamanan PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi 1718, pemerintah Seoul menyatakan secara detail rincian pelaksanaan resolusi yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah.

Jika melihat rincian isi laporan, Kementerian Unifikasi sedang berupaya merevisi aturan terkait pembangunan sistem kerja sama tingkat pemerintah guna mencegah impor gelap produk Korea Utara yang melewati negara ketiga, dalam semester pertama tahun ini. 

Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Energi pada bulan Desember lalu telah menerangkan kepada para eksportir tentang rincian sanksi, dan juga akan mencantumkan secara bertahap barang-barang terlarang dalam pertukaran dengan Korea Utara yang dimuat dalam resolusi nomor 2321. 

Dalam laporan, Kantor Bea Cukai juga memperkenalkan upayanya untuk meningkatkan pemeriksaan atas barang dan sertifikat impor gelap berbagai barang, termasuk batubara dan logam produk Korea Utara. 

Melalui laporan itu pemerintah Seoul mengungkapkan bahwa pihaknya telah memutuskan penutupan kawasan industri gabungan antar Korea di Gaesong, pasca uji peluncuran nuklir ke-4 dan rudal balistik dari Korea Utara pada tahun lalu. Selain itu, saat ini tidak ada pertukaran dan kerja sama apapun antara Korea Selatan dan Korea Utara.