Pendaftaran bagi sekolah yang ingin mencoba menggunakan buku pelajaran sejarah versi pemerintah mulai semester baru tahun ini telah ditutup. 

Otoritas pendidikan nampaknya telah memperpanjang masa waktu pendaftaran sekolah selama 5 hari, namun hanya ada 2 sekolah di wilayah provinsi Gyeongsang Utara yang ingin mencoba menggunakan buku pelajaran sejarah versi pemerintah. 

Dilaporkan, sebanyak 11 dari 17 Kantor Pendidikan di seluruh penjuru negeri Korea, termasuk Kantor Pendidikan Metropolitan Seoul dan Provinsi Gangwon tidak mengirim dokumen resmi terkait ke sekolah-sekolah, atau menolak penggunaan buku pelajaran sejarah versi pemerintah di wilayah mereka. 
Oleh karena itu, jika ada SMA di Seoul yang ingin menggunakan buku pelajaran sejarah versi pemerintah, maka mereka tidak dapat mendaftar.

Kantor Pendidikan Seoul bersikeras bahwa buku pelajaran sejarah versi pemerintah hanya dimungkinkan sebagai bahan referensi, bukan sebagai bahan pelajaran utama, karena penetapan sekolah yang terdaftar tidak diloloskan oleh komite pemeriksa.