Protes masyarakat semakin memanas menjelang hari pengumuman buku pelajaran sejarah nasional versi revisi pada tanggal 28 November.

Dunia pendidikan, politik, dan lembaga masyarakat sipil menyerukan agar buku pelajaran nasional ditarik kembali mengingat legitimasi buku pelajaran sejarah nasional dipertanyakan akibat skandal Choi Soon-sil.

Menurut dunia pendidikan dan politik, hari Kamis (10/11/2016), anggota Partai Minjoo Korea di Komite Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Parlemen, Yoo Eun-hye sedang meminta persetujuan untuk menghentikan atau menghapus proyek buku pelajaran sejarah nasional SMP dan SMA.

Selain itu, partai oposisi berencana mengajukan 5 RUU tentang buku pelajaran, termasuk larangan penerbitan buku pelajaran sejarah nasional pada rapat Komite urusan Kebudayaan dan Pendidikan pada tanggal 15 November. Oleh karena itu, nasib buku pelajaran sejarah nasional tergantung pada lolos tidaknya RUU tersebut ke depan.

Kondisi ini membuat Kementerian Pendidikan kebingungan. 

Namun demikian, karena urusan negara hampir tidak berjalan normal karena calon perdana menteri gagal dilantik, dan pertemuan ketua partai parpol juga tidak jadi diadakan maka tidak ada pilihan bagi Kementerian Pendidikan selain untuk menjalankan jadwal dan agenda yang telah direncanakan.