Pyongyang telah menolak tuduhan bahwa Seoul meminta opini Pyongyang sebelum PBB melakukan pemungutan suara atas resolusi HAM Korea Utara pada tahun 2007, ataupun menginformasikan Seoul atas keputusannya untuk abstain dari pemungutan suara, seperti yang terdapat dalam memoar mantan Menlu Korsel Song Min-soon.

Komite untuk Unifikasi Damai Tanah Air Korea Utara mengeluarkan pernyataan itu pada hari Senin (24/10/2016) sebagai tanggapan pertama atas perdebatan mengenai memoar Song. 

Dengn mengutip seorang juru bicara komite tersebut, pejabat Kantor Berita Korut (KCNA) mengatakan bahwa isi memoar itu adalah skema politik oleh Partai Saenuri guna menciptakan lingkungan yang akan memberikan kesempatan bagi kubu Saenuri untuk menguasai kembali dunia politik Korsel, dan juga merupakan pengalihan isu skandal korupsi yang melibatkan Presiden Park Geun-hye.