Sebuah sidang pengadilan guna menentukan legitimasi pemerintah Korea Selatan untuk menahan sekelompok pelarian Korea Utara di fasilitas perlindungan negara, setelah mereka melarikan diri dari sebuah restoran Pyongyang di Cina sekitar 2 bulan lalu diadakan pada hari Selasa (21/6/2016). 

Sidang di Pengadilan Pusat Seoul dibuka setelah Pengacara untuk Masyarakat Demokrasi mengajukan sebuah petisi untuk "habeas corpus" yaitu suatu upaya untuk mengetahui legalitas penahanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 13 pelarian dari Korea Utara. 

Pyongyang mengklaim bahwa 12 wanita pelayan restoran dan 1 manajer Korea Utara dibujuk dan diculik oleh otoritas Korea Selatan, untuk itu asosiasi pengacara yang juga dikenal dengan "Minbyun", meminta pengadilan untuk memutuskan apakah para pelarian itu ditahan pihak Seoul atas keinginan mereka sendiri. 

Para pengacara ingin memindahkan mereka ke sebuah tempat yang dikelola oleh sebuah kelompok keagamaan jika pengadilan membebaskan mereka dari tahanan negara. 

Sementara itu, Badan Intelijen Korea Selatan-BIN yang menangani masuknya para pelarian ke Korea Selatan mengatakan bahwa para pembelot tidak bersedia hadir di pengadilan untuk menyembunyikan identitas mereka. 
Menurut Badan Intelijen, para warga Korea Utara itu akan diwakili oleh pengacara mereka di sidang  pengadilan.

Beberapa kelompok sipil konservatif menyarankan agar pengadilan menolak permintaan habeas corpus dengan alasan keinginan para pengacara progressif untuk mengonfirmasi kerelaan para pelarian untuk masuk ke Korea Selatan, sama dengan mencurigai pemerintah telah menculik mereka.
Sementara itu, Minbyun menegaskan bahwa mereka hanya ingin meyakinkan hak-hak dasar dari para pelarian, untuk itu mereka juga meminta untuk melakukan wawancara dengan para pelarian.

Sebanyak 13 orang warga Korea Utara yang bekerja di restoran di Cina telah melarikan diri ke Korea Selatan pada bulan April lalu.