Ketua partai oposisi utama Partai Minjoo, Kim Jong-in mendesak pemerintah menyediakan momen yang dramatis untuk memicu perubahan hubungan antar Korea. 

Dalam rangka menandai peringatan 16 tahun dikeluarkannya Deklarasi Bersama dua Korea tgl. 15 Juni, ketua Kim Jong-in mengungkapkan pada hari Rabu (15/6/2016), bahwa pemerintah Seoul semestinya berpikir kembali atas dialog antar Korea yang terus ditangguhkan meskipun telah ikut serta dalam upaya denuklirisasi Korea Utara bersama komunitas internasional. 

Ketua bersama Partai Rakyat Ahn Cheol-soo mengungkapkan pentingnya pengelolaan fase diplomatik saat ini secara strategis dan terpimpin, mengingat tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana dialog antar Korea akan dibuka kembali. 

Dalam pertemuan komite tertinggi di parlemen pada hari Kamis, ketua Ahn menyatakan tidak ada sebuah rezim yang runtuh akibat sanksi dan tekanan dari luar, maka akhir dari sanksi itu terletak di meja dialog. 

Sementara itu, Kementerian Unifikasi Seoul mengatakan bahwa pemerintah tetap bersikeras akan menghormati semua kesepakatan antar Korea dan berupaya sekuatnya untuk melaksanakannya sejalan dengan tujuan dan semangat persetujuan.

Korea Utara tetap mengembangkan nuklir dan melanjutkan provokasi, meskipun Korea Selatan telah memberikan bantuan dan kerja sama. Menurut Kementerian Unifikasi, tindakan Pyongyang tersebut menghancurkan prinsip kesepakatan antar Korea serta mengganggu hubungan antar Korea dan juga perdamaian di Semenanjung Korea.