Upaya peretasan terhadap Kementerian Unifikasi dan instansi terkait yang nampaknya memiliki informasi sensitif terkait kebijakan unifikasi atau identifikasi pelarian, mencapai ratusan kasus setiap tahun. 

Hal itu dinyatakan dalam laporan yang dirilis Kementerian Unifikasi kepada anggota parlemen Kim Seong-gon dari komite urusan luar negeri dan unifikasi Majelis Nasional-DPR. 

Berdasarkan data, sebanyak  946 kasus peretasan telah dilaksanakan terhadap Kementerian Unifikasi dan instansi pemerintah terkait mulai tahun 2011 hingga bulan Juli lalu. 

Disebutkan berdasarkan negara asal peretas, Cina terlihat menduduki posisi paling banyak, dengan lebih dari separuh dari 519 kasus, kemudian diikuti Korea Selatan, Amerika Serikat dan Hongkong. 

Kementerian Unifikasi menyebutkan tindakan mencegah upaya peretasan, seperti pengumpulan informasi lewat sistem dan peretasan e-mail perlu dilakukan melalui sistem perlindungan informasi di pusat keamanan dunia maya. Ditambahkannya, hingga kini tidak ada kerugian yang timbul akibat peretasan tersebut.