Menteri Pertahanan Seoul, Ryoo Kihl-jae, mengungkapkan pemerintah bersikap akan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengamankan penduduk, saat selebaran anti-Pyongyang dikirim kelompok sipil.

Menteri Ryoo di hadapan Majelis Nasional, pada hari Kamis (8/1/2015), mengatakan pemerintah tidak berubah dengan sikap sebelumnya mengenai distribusi selebaran propaganda. Sejauh ini, pemerintah bertahan untuk tidak mengintervensi distribusi selebaran kelompok sipil, yang didasarkan UU Kebebasan Berekspresi.

Posisi pemerintah dianalisis kini menjadi sedikit agresif dibanding sebelumnya. Namun, Menteri Ryoo menyebutkan distribusi selebaran anti-Pyongyang tidak berpengaruh besar dalam perbaikan hubungan antara dua Korea.

Anggota parlemen dari partai oposisi, Lee Hae-chan, mengkritik pemerintah soal distribusi selebaran yang sudah pernah menggagalkan penggelaran pertemuan tingkat tinggi antar-Korea.

Karenanya, Komisi Urusan Diplomatik dan Unifikasi di Majelis Nasional menetapkan resolusi untuk mendesak otoritas Korea Selatan dan Korea Utara mematuhi kesepakatan penghentian saling fitnah.

Resolusi itu berisi menyesalkan ancaman Korea Utara terhadap kelompok sipil yang mengirim selebaran dan juga mendesak dihentikannya seluruh ekspresi provokatif.