Komite Persiapan Unifikasi di bawah Presiden mengusulkan pertemuan antara Korea Selatan dan Korea Utara pada tanggal 29 Desember lalu, namun media resmi Korea Utara mengeluarkan berita yang mengkritik Komite Persiapan Unfikasi dan aksi pembuatan Piagam Unifikasi.

Menurut harian resmi Partai Pekerja Korea Utara, Rodong Sinmun, Komite Persiapan Unifikasi dibentuk Korea Selatan untuk menjalankan konfrontasi ideologi, dan eksperimen pembuatan Piagam Unifikasi adalah kegiatan sia-sia. Ditambahkannya, unifikasi ideologi hanyalah impian yang tidak mungkin terkabul.

Piagam Unifikasi disebut sebagai alat pengganggu sosialisme di Korea Utara dan hanya akan memperkokoh sistem penjajahan AS di Semenanjung Korea. Karenanya, Piagam Unifikasi justru meningkatkan konfrontasi dan ketidakpercayaan antar bangsa, dan akan menimbulkan peperangan.

Rodong Sinmun mengecam Presiden Park Geun-hye secara langsung dengan mengatakan orang yang mengusung ide pembuatan Piagam Unifikasi dan memimpin pelaksanaannya adalah pemimpin pemerintah Korea Selatan.

Pada kecaman tersebut, Menteri Unifikasi, Ryoo Kihl-jae, mengatakan Korea Utara perlu menerima tawaran Korea Selatan soal pertemuan dua Korea, karena usulan itu berisi ketulusan untuk memperbaiki hubungan kedua Korea.

Menteri Ryoo menjelaskan tahun depan genap 70 tahun Semenanjung Korea terbagi dua, sehingga Komite Persiapan Unifikasi mengeluarkan usulan tersebut sebagai kesempatan baru untuk memperbaiki hubungan keduanya.