Sehubungan ancaman Korea Utara soal pembatalan kontak pejabat tinggi antar dua Korea akibat selebaran anti Korea Utara oleh badan sipil Korea Selatan, seorang pejabat pemerintah di Kementerian Unifikasi menyatakan Korea Selatan berpendapat kontak tahap dua itu harus tercapai karena keduanya telah mencapai kata sepakat.

Pejabat itu menjelaskan kontak antara kedua Korea belum dapat dipastikan akan berlangsung melalui pertemuan langsung atau pertukaran surat. Ditambahkannya, pihaknya akan mengajukan agenda pembahasan kepada Korea Utara setelah melakukan evaluasi.

Atas pengiriman selebaran anti Korea Utara yang dilakukan badan sipil, ia menyatakan aksi itu dilakukan badan sipil secara independen, namun pemerintah sudah bersikap agar mereka bertindak hati-hati dan bijaksana.

Ia menyatakan jika timbul masalah keamanan pada rakyat Korea Selatan akibat selebaran tersebut, pemerintah Korea Selatan akan mengambil langkah-langkah pendahuluan yang dibutuhkan, dan langkah itu akan diterapkan di masa depan.

Pernyataan tersebut dikeluarkan karena pemerintah seharusnya bisa memberikan langkah lain atas pengiriman selebaran anti Korea Utara setelah muncul protes baik dari pihak Korea Utara, maupun warga di sekitar garis perbatasan.