Apabila kancah politik gagal menyepakati pengesahan rancangan hukum revisi terhadap penerapan sistem kejaksaan khusus, Presiden Roh Moo-hyun akan mengumumkan pernyataan khusus yang meminta kompromi seluruh rakyat Korea Selatan.
Menurut Istana Chung Wa Dae, hari Kamis, dalam pernyataan khusus tersebut, Presiden Roh Moo-hyun menjelaskan secara rinci penyebab utamanya untuk melakukan hak veto terhadap rancangan hukum tentang penerapan sistem kejaksaan khusus untuk membongkar kasus pengiriman uang Grup Hyundai ke Korea Utara secara rahasia.
Sementara itu, partai oposisi utama, Partai Nasional Raya, mendesak Presiden Roh Moo-hyun agar segera mengesahkan rancangan hukum tersebut, tanpa memikirkan lagi kemungkinan revisinya.