Menteri Unifikasi Seoul Ryoo Kihl-jae mengatakan agenda utama bukanlah pada pembicaraan segi enam atau perjanjian, melainkan pelaksanaan dan kemajuan substansial dalam menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara.

Ryoo berbicara pada sebuah konferensi yang diselenggarakan Lembaga Peneliti Kebijakan Asan, pada hari Rabu (25/9/2013). Dia mengatakan menuntut komitmen Korea Utara pada denuklirisasi bukan ditujukan untuk membuat dialog menjadi lebih sulit, tetapi untuk menciptakan lingkungan di mana pembicaraan dapat benar-benar bergerak maju.

Menteri menegaskan kembali seruan Korea Utara untuk memulai kembali pembicaraan tidak dapat diterima, seraya mengatakan Pyongyang sebelumnya telah menyalahi janjinya yang dicapai melalui dialog.

Mengutip perjanjian Korea Utara yang telah dilanggar sejak tahun 2005, Ryoo mengatakan sulit mempercayai Pyongyang hanya dari kata-kata bahwa tujuan kebijakan Korea Utara adalah denuklirisasi. Dia mengatakan Korut mengklaim sebagai negara nuklir sementara membalikkan perjanjian itu yang dijamin bersama anggota lainnya pada dialog nuklir.

Menteri mengatakan Korea Utara tampaknya tengah mengejar kebangkitan keamanan dan ekonomi nasional yang berdampingan dengan senjata nuklirnya. Tapi Ryoo mengatakan Korea Utara harus menyadari tidak peduli seberapa besar rencana mereka, hal itu tidak akan mendatangkan hasil, jika negara mereka terus melakukan pengembangan nuklir dan mengisolasi diri dari dunia.

Ryoo mengatakan jika Korea Utara menunjukkan perubahan dan bekerja untuk membangun kepercayaan, Korea Selatan dan masyarakat internasional akan turut membantu mengembangkannya. Namun, dia mengatakan jika menolak untuk berubah, hubungan antar-Korea akan terbatas dan bantuan dari masyarakat internasional menjadi tidak mungkin.

Seraya menekan Korea Utara, menteri menambahkan Korea Selatan tidak menginginkan terjadi keruntuhan rezim di Utara. Dia mengatakan pemerintah Korea Selatan ingin pertama-tama mencapai penyatuan yang lebih kecil, seperti mengintegrasikan dua sisi ekonomi, dan beralih ke penyatuan politik secara bertahap.