Radio Free Asia –RFA mengabarkan bahwa sebuah lembaga non-pemerintah Belgia menetapkan Korea Utara sebagai negara yang perlu diawasi khusus karena mengalami bencana banjir yang serius pada musim panas tahun ini.
Lembaga non-pemerintah Belgia ACAPS atau Proyek Pendukung Bencana adalah lembaga untuk mendukung peningkatan hak asasi manusia dunia dan mempelajari keadaan krisis dan bencana alam manca negara.
Dalam laporan baru-baru ini dari ACAPS menunjukkan bahwa Korea Utara menderita berbagai macam krisis termasuk masalah pangan, khususnya disebabkan karena bencana banjir yang sangat serius yang melanda daerah tengah.
Dengan adanya bencana banjir ini sekitar 700 ribu masyarakat mengalami kerugian dan masih banyak yang belum mendapatkan perawatan medis, serta diperkirakan sekitar tiga juta penduduk Korea Utara akan mengalami kelaparan akibat bencana banjir ini.
Selain Korea Utara, ACAPS menetapkan 38 negara lain sebagai negara yang perlu diawasi, dan Korea Utara adalah salah satu negara yang paling minim informasi dalam negeri.
Negara yang perlu diawasi ditetapkan dari negara-negara yang meminta dukungan dan tingkat krisis humanismenya sangat tinggi.