Korea Utara dikabarkan cepat membendung informasi dari luar negeri untuk mencegah dampak dalam negeri dari gerakan demokratisasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Menurut majalah diplomasi khusus di Amerika Serikat, The Foreign Policy, Korea Utara menolak 200 pegawai Korea Utara yang pernah bekerja di Libya untuk pulang ke tanah air supaya mencegah informasi terkait gerakan demokratisasi yang dikhawatirkan disampaikan di Korea Utara setelah terjadinya gerakan demokratisasi di Mesir dan Libya.
Selain itu, pemerintah Pyongyang menekankan kewasapadaan untuk mencegah pemindahan garis perbatasan secara tidak resmi di daerah garis perbatasan dan kepemilikan ponsel Cina bagi warga Korea Utara.
The Foreign Policy menganalisa bahwa kemungkinan terjadinya gerakan demokratisasi seperti di wilayah Timur Tengah, sangat rendah karena adanya tindakan antisipatif Korea Utara seperti itu.