Korea Utara telah menolak proposal Presiden Lee Myung-bak yang memperkenalkan pajak khusus untuk membiayai unfikasi kedua Korea.
Kantor Berita Pusat Korut dengan mengutip Komite Reunifikasi Damai Tanah Air melaporkan, proposal yang diajukan presiden Lee tersebut dinilai “buruk” dan dianggap mengabaikan situasi yang terjadi saat ini di Korea Utara.
Ditambahkan proposal Lee tersebut dinilai sebagai bentuk antidemokrasi dan bertentangan dengan unifikasi.
Komite itu memperingatkan bahwa pajak unifikasi dapat memicu konfrontasi, dan Seoul harus membayarnya.
Mengenai rencana reunifikasi Seoul, pihak Utara mengatakan rencana tersebut merupakan sesuatu yang tidak masuk akal, dan Pyongyang tidak akan melepaskan ambisi nuklirnya.