Sehubungan dengan penetapan sanksi tambahan PBB terhadap perorangan dan perusahaan Korea Utara, pemerintah Korea Selatan melarang kegiatan transaksi dagang, dan penyerahan bantuan dengan orang dan perusahaan Korea Utara itu.
Menurut juru bicara Departemen Unifikasi Korea Selatan, hari Jumat, pihaknya tetap mamatuhi keputusan Dewan Keamanan PBB kali ini, termasuk pembatasan transaksi 2 macam barang dagang dengan Korea Utara.
Lebih lanjut dikatakan, hingga sekarang belum ada perusahaan Korea Selatan yang membuka hubungannya dengan 5 perusahaan Korea Utara yang ditetapkan sebagai sasaran sanksi ekonomi tambahan oleh Dewan Keamanan PBB.