Pemerintah Korea Selatan merencanakan untuk membangun kantor perwakilan kerjasama ekonomi antar Korea di Seoul dan Pyongyang dalam rangka meresmikan organisasi pembicaraan bilateral.
Sementara itu, pemerintah Seoul mengaktifkan penetapan suatu hukum dimana keluarga terpisah di Korea Selatan dapat mewariskan atau memberikan kepemilikannya kepada anggota keluarga di Korea Utara walaupun sebelum unifikasi di Semenanjung Korea terwujud.
Pemerintah Korea Selatan, hari Kamis, mengumumkan secara resmi ‘Gagasan Dasar untuk mengembangkan hubungan antar Korea’ tahap pertama, yang memuat berbagai rencana, sasaran dan prinsip untuk melancarkan berbagai pertukaran kerjasama antar Korea selama 5 tahun mendatang.
Menurut ‘Gagasan Dasar’ tersebut, semua rencana akan diaktifkan berdasarkan ‘Penetapan perdamaian di Semenanjung Korea dan Sistem rekonsiliasi dan kerjasama antar Korea’ sebagai sasaran hubungan antar-Korea.
Untuk itu, pemerintah Seoul menetapkan garis besar di 7 bidang utama, diantaranya denuklirisasi yang realistis dan pembangunan sistem perdamaian di Semenanjung Korea.