Masalah buku pelajaran sejarah Jepang yang berisi pemutarbalikan fakta muncul dengan baru sebagai isyu hangat antara Korea Selatan dan Jepang sehingga diperkirakan, akan menimbulkan perselisihan politik antar kedua negara. Departemen Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Jepang, hari Selasa, memberikan ijin penggunaan 6 jenis buku pelajaran sejarah SMU Jepang yang berisi pemutarbalikan fakta, termasuk buku 'Sejarah Modern Jepang' yang mendapat kritik keras dari negara-negara tetangga, seperti Korea dan RRC. Buku pelajaran 'Sejarah Modern Jepang' tersebut memutarbalikkan fakta yang nyata, diantaranya pihaknya menuntut hak milik Jepang terhadap wilayah Korea Selatan, yakni pulau Dok. Sejalan dengan itu, pemerintah Korea Selatan menunjukkan sikap positifnya terhadap wilayah Korea Selatan, yakni pulau Dok, berdasarkan kesaksian sejarah yang termasyuhur, fakta geografis, hukum internasional dan sebagainya. Pemerintah Korea Selatan menyampaikan keprihatianan terhadap buku pelajaran sejarah Jepang yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, serta mengajukan protes keras kepada pemerintah Jepang. Dinyatakan, pemutarbalikan fakta tersebut berpengaruh negetif terhadap hubungan persahabatan antara Korea Selatan dan Jepang yang terjalin baik selama ini. Sementara itu, pemerintah Korea Selatan terus mencurahkan usaha bersama pemerimtah Jepang untuk menulis sejarah antar kedua negara secara jujur.
