ⓒYONHAP News

Investigasi khusus pemerintah untuk insiden Itaewon telah dimulai pada Kamis (24/11) lalu. Masa investigasi ini dimulai sejak hari Kamis (24/11) selama 45 hari. Termasuk masa persiapan, investigasi ini akan dijalankan secara resmi setelah menyelesaikan rancangan anggaran belanja negara tahun 2023 pada 2 Desember mendatang.

Komite investigasi khusus pemerintah itu terdiri atas 18 orang anggota parlemen, 9 orang dari partai oposisi utama, Partai Demokrat Korea dan 7 orang dari partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat, dan  dan 2 orang anggota kelompok non-oposisi. Ketuanya adalah Woo Sang-ho, anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea.

Instansi yang akan diselidiki adalah Bagian Situasi Urusan Negara Kantor Kepresidenan, Pusat Manajemen Krisis Nasional, Kantor Perdana Menteri, Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, Kejaksaan Agung, Kepolisian Nasional, dan Badan Pemadam Kebakaran Nasional. Selain itu, Badan Pemadam Kebakaran Seoul, Badan Pemadam Kebakaran Yongsan, Kantor Pemerintah Seoul dan Kantor Kecamatan Yongsan juga akan diselidiki. Namun, Bagian Pengawalan Kepresidenan dan Kementerian Kehakiman yang diminta pihak Partai Demokrat tidak termasuk dalam daftar instansi yang diselidiki oleh komite invetigasi khusus pemerintah.

Insiden Itaewon adalah kecelakaan yang terjadi di Itaewon, Seoul, pada malam hari tanggal 29 Oktober menjelang Halloween dan menewaskan 158 orang, termasuk 132 warga Korea Selatan serta 26 warga asing, dan 197 lainnya terluka dalam kerumunan besar. Jika pihak berwenang mengambil tindakan yang tepat, diperkirakan tidak akan memakan banyak korban jiwa. Walau sudah ada beberapa laporan terkait kecelakaan, tapi otoritas terkait tidak segera bertindak.

Oleh karena itu, pihak kepolisian pun melakukan investigasi internal. Namun, partai oposisi meminta investigasi pemerintah dengan alasan investigasi kepolisian tidak cukup untuk mengetahui kebenaran insiden.  Partai berkuasa berpendapat untuk menunggu hasil investigasi kepolisian terlebih dahulu sebelum menjalankan investigasi khusus. Akan tetapi, partai oposisi yang menguasai lebih dari separuh kursi parlemen, meloloskan rencana investigasi pemerintah dengan syarat membicarakan rancangan anggaran belanja negara terlebih dahulu.

Komite khusus investigasi pemerintah telah mengadakan pertemuan pertama pada Kamis (24/11) dan menjalankan kegiatannya termasuk pelaporan instansi, verifikasi lapangan, dan dengar pendapat.

Namun masih belum diyakini komite khusus investigasi pemerintah mendapatkan hasil yang memuaskan karena banyaknya selisih pendapat antara partai berkuasa dan partai oposisi tentang investigasi pemerintah ini.