ⓒYONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dalam pidatonya mengenai kebijakan anggaran di Majelis Nasional pada Selasa (25/10) menekankan kesejehteraan bagi masyarakat yang rentan dan pemulihan ekosistem pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), selain meminta kerja sama Majelis Nasional untuk mengatasi krisis ekonomi dan keamanan.

Presiden Yoon juga menekankan stabilisasi penghidupan masyarakat dalam pidato pertamanya di Majelis Nasional pada 16 Mei lalu, dan kali ini memfokuskan pidatonya pada penyelesaian krisis ekonomi dan keamanan.

Presiden menunjukkan bahwa penderitaan masyarakat yang rentan semakin meningkat akibat volatilitas ekonomi dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh inflasi tinggi, tingkat suku bunga yang tinggi, dan dolar AS yang menguat. Kemudian, dia menyebut kesehatan keuangan dan kesejahteraan bagi kalangan masyarakat rentan sebagai kata kunci dalam pidatonya.

Perihal kesehatan kuangan yang disebutkan oleh Presiden Yoon dalam pidatonya dianalisis merujuk pada penekanan terhadap tanggung jawab pemerintahan sebelumnya yang dinilai menggunakan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan politik. Menurutnya, untuk memperbaiki defisit fiskal, pemerintah harus mengatur kembali pengeluaran negara sebesar 24 triliun won.

Meskipun pemerintahan Yoon memutuskan untuk memangkas pengeluaran negara untuk memulihkan kesehatan keuangan, namun Presiden Yoon menyatakan tekad untuk tidak mengabaikan perlindungan terhadap kalangan sosial yang rentan.

Terkait keamanan, Presiden Yoon mengatakan bahwa Korea Utara tampak telah menyelesaikan persiapan untuk melakukan uji coba nuklir ke-7, sehingga Korea Selatan pun memperkuat pertahanan untuk menghadapi Korea Utara melalui kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Ditambahkannya, jika Pyongyang memutuskan untuk mewujudkan denuklirisasi dan duduk di meja perundingan, maka Korea Selatan akan memberikan dukungan politik dan ekonomi sesuai dengan 'inisiatif berani' yang telah ditawarkan sebelumnya.

Sementara itu, partai oposisi utama Partai Demokrat melakukan aksi boikot dengan tidak menghadiri pidato Presiden Yoon. Hal serupa belum pernah terjadi dalam sejarah politik Korea Selatan sebelumnya.

Partai Demokrat memboikot pidato Presiden Yoon dengan alasan komentar Presiden Yoon saat sedang melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri menghina partai oposisi tersebut, serta upaya penggeledahan dan penyitaan di kantor Partai Demokrat oleh kejaksaan terkait penyelidikan terhadap Kim Young, Wakil Ketua Institut untuk Demokrasi, sebuah wadah pemikir yang memiliki afiliasi dengan Partai Demokrat.

Partai Demokrat mengkritik pidato Presiden Yoon, mengatakan bahwa pidato beliau mengonfirmasi ketidakmampuan dan tidak adanya tanggung-jawab dalam pengeloaan negara.

Sementara itu, partai berkuasa Partai Kekuatan Rakyat mengecam aksi boikot tersebut, mengatakan bahwa Partai Demokrat menyerah menghadapi masalah penghidupan masyarakat demi melindungi "risiko yudisial" Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung.

Terkait hal ini, kalangan masyarakat berpendapat bahwa tidak layak bagi partai oposisi utama yang mendominasi jumlah kursi di Majelis Nasional untuk tidak mendengarkan penjelasan pemerintah tentang rancangan anggaran belanja negara, sedangkan partai berkuasa dinilai bertanggung jawab karena tidak dapat mencegah pemboikotan tersebut.