Pada tgl.25 Februari tahun 1998, Kim Dae-jung dilantik sebagai Presiden Korea Selatan ke-15. Di dalam pemilihan langsung yang dilaksanakan sebanyak tiga kali sejak amendemen konstitusi tahun 1987 lalu, calon partai oposisi berhasil terpilih sebagai Presiden, sehingga partai oposisi menjadi partai berkuasa untuk pertama kali dalam sejarah pemerintahan Korea Selatan.

Ketika ada pemilihan presiden yang berlangsung sejak amandemen konstitusi tahun 1987, rakyat Korea Selatan selalu menuntut penyatuan kubu dua partai opoisisi, yaitu Kim Young-sam dan Kim Dae-jung. Namun, mereka menyatakan pencalonan sendiri-sendiri, dan akhirnya calon Roh Tae-woo dari Partai Keadilan Demokrat yang merupakan partai berkuasa dilantik sebagai Presiden Korea Selatan ke-13.

Namun, di dalam pemilihan anggota parlemen ke-13 yang dilaksanakan pada tgl.26 April tahun 1988, partai berkuasa, yaitu Partai Keadilan Demokrat memperoleh 125 kursi, dan partai oposisi merebut 164 kursi, sehingga pemerintahan minoritas partai berkuasa dan mayoritas partai oposisi dibentuk. Setelah itu, partai oposisi membentuk 'komite khusus penyelidikan korupsi republik ke-5' dan 'komisi khusus penyelidikan kebenaran Gerakan Demokrasi Gwangju tgl.18 Mei' untuk membuka dengar pendapat parlemen. Dengar pendapat parlemen yang digelar tgl.2 November tahun 1988 membuat para penguasa di republik ke-5 berdiri di depan masyarakat termasuk mantan Presiden Chun Doo-hwan.

Pada tgl.21 Januari tahun 1990, pemerintahan kembali mengalami perubahan. 'Partai Keadilan Demokrat' yang merupakan partai berkuasa memutuskan untuk bergabung dengan dua partai oposisi, yaitu 'Partai Reunifikasi Demokrat' dan 'Partai Republik dan Demokratik Baru.' Melalui penggabungan tiga partai itu, 'Partai Demokratik Liberal' baru diluncurkan. 'Partai Demokratik Liberal' menjadi partai berkuasa mayoritas dengan 216 kursi atau duapertiga dari seluruh kursi di parlemen, namun identitas partai itu antara kalangan demokrasi dan kalangan anti-demokrasi tidak pasti.

Pemenang terakhir dalam pemilihan presiden tahun 1992 diberikan kepada calon Kim Young-sam dari 'Partai Demokratik Liberal.' Melalui pemilihan Presiden ke-14, pemerintahan militer berakhir, dan Presiden Kim Young-sam membuka pemerintahan sipil. Harapan rakyat Korea Selatan terhadap pemerintahan sipil cukup tinggi. Sejalan dengan permintaan reformasi politik dari rakyat, pemerintahan Kim Young-sam melaksanakan tindakan untuk mengakhiri pemerintahan otoriter yang berlangsung selama 30 tahun melalui penegakkan kembali sejarah. ‘Pemerintahan Sipil' yang mendapat dukungan tinggi pada awalnya mengalami krisis akibat berbagai kecelakaan besar dan kemerosotan ekonomi akibat bangkrutnya perusahaan besar. Di tengah situasi seperti itu, Kim Dae-jung yang sebelumnya menyatakan mengundurkan diri, kembali ke dunia politik pada tahun 1995 sebagai Ketua Partai Demokratik Milenium. Dua tahun kemudian, Kim Dae-jung kembali mencalonkan diri sebagai presiden untuk pemilihan presiden ke-15. Pemilihan presiden ke-15 berlangsung dengan persaingan antara tiga calon utama, Kim Dae-jung, Lee Hoe-chang, dan Lee In-je.

Namun, pada tgl.21 November, kurang satu bulan sebelum pemilihan presiden, pemerintah meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional. Kebanyakan rakyat Korea Selatan menganggap tanggung jawab atas kemerosotan ekonomi berada pada partai berkuasa. Akhirnya, Kim Dae-jung di rakyat Korea Selatan, dan pada tahun 1998, pergantian pemerintahan melalui pemilihan dilaksanakan. Korea Selatan mencapai pergantian pemerintahan secara damai melalui peluncuran 'pemerintah demi rakyat' pada tahun 1998. Namun, pemerintahan Kim Dae-jung mengelola urusan negara di dalam situasi yang sulit akibat kemerosotan ekonomi tahun 1997 tanpa sempat memperingati makna pergantian pemerintahan.